TROPONGJAMBI - MUARO JAMBI — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara resmi menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jambi dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, pada Senin (2/11/2026).
Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. H. Bambang Bayu Suseno, S.H., M.H., yang didampingi oleh Sekretaris Daerah, Budhi Hartono. Turut hadir jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan tim auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
Pemeriksaan ini digelar untuk memastikan seluruh pengeluaran dan pertanggungjawaban anggaran belanja daerah di lingkungan Pemkab Muaro Jambi sepanjang Tahun Anggaran 2026 berjalan:
- Transparan
- Akuntabel
- Sesuai dengan ketentuan regulasi dan tata kelola keuangan negara yang berlaku
Pemeriksaan BPK RI kali ini mencakup lima pos anggaran vital:
1 Belanja Pegawai Pengelolaan gaji dan tunjangan ASN
2 Belanja Barang dan Jasa Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
3 Belanja Fungsional (SPJ Fungsional) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
4 Belanja BLUD Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5 Belanja BOSP Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
KOMITMEN PEMKAB MUARO JAMBI
Suasana pertemuan berlangsung hangat, efektif, dan komunikatif. Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan komitmen Pemkab Muaro Jambi untuk bersikap terbuka dan kooperatif dalam menyajikan data serta dokumen pendukung selama seluruh rangkaian proses pemeriksaan berlangsung.
"Kami menyambut baik pemeriksaan ini. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat." — Bupati Muaro Jambi
Kegiatan ditutup secara resmi dengan sesi foto bersama antara jajaran Pemkab Muaro Jambi dan tim auditor BPK RI.
Pemeriksaan kepatuhan BPK RI ini diharapkan menjadi momentum koreksi sekaligus peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar perbaikan tata kelola anggaran di tahun-tahun mendatang.(Red)
0 Komentar