TROPONGJAMBI - JAMBI - Anggota Komisi XII DPR RI, Fraksi Golkar Cek Endra, mengecam ketimpangan distribusi BBM bersubsidi di Indonesia, terutama di Jambi. Ia menyampaikan kritiknya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Senayan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.
"Cek Endra menyoroti antrian panjang di SPBU Jambi yang didominasi oleh truk batu bara, sehingga masyarakat miskin dan pengguna lain yang berhak atas BBM bersubsidi kesulitan mendapatkan akses. Ia juga mengungkapkan maraknya penyelewengan BBM bersubsidi untuk kegiatan ilegal, seperti penambangan ilegal dan pengeboran minyak ilegal.
Selain itu, Cek Endra mengkritik ketidaktransparanan dalam sistem distribusi BBM subsidi. Ia mempertanyakan ke mana perginya jatah BBM yang seharusnya diterima masyarakat, sebab di banyak SPBU, stok seringkali habis dalam waktu singkat. Cek Endra juga menyoroti minimnya SPBU di daerah terpencil, yang membuat warga harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan BBM.
Ia mengusulkan agar BUMD diberi kemudahan perizinan untuk membangun SPBU di tingkat kecamatan. Menurutnya, BPH Migas harus lebih tegas dalam mengawasi distribusi BBM subsidi, serta memastikan bahwa subsidi benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan. "BBM subsidi itu hak rakyat. Jika kita tidak bertindak tegas, maka praktik mafia energi akan terus merugikan masyarakat kecil," tutup nya.*(Red)*
0 Komentar